Berita Properti by Aurora Almendral

Akurat & Terpercaya

Latest Posts

Tax Amnesty, Harapan Baru Di Sektor Properti

tax amnesty

Tax Amnesty atau pengampunan pajak diyakini menjadi angin segar di bidang sektor investasi properti. Lantaran, dengan tax amnesty, para pengusaha yang mempunyai nilai kekayaan lebih, akan tercatat dan juga di akui dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Ini merupakan laporan perpajakan sebagai penduduk kepada Pemerintah.

tax amnesty

Pada saat acara Marketing Gallery Kemang Village, Jakarta, Joppy Rusli selaku Marketing Director Lippo Homes menuturkan bahwa kalau nantinya dosa sudah diampuni, dan membayar 2 hingga 4 persen, lalu membawa aset ke sini, masyarakat dapat membeli properti. Sedangkan pada saat ini harganya sedang bagus – bagusnya.

Joppy menambahkan bahwa banyak para pengusaha besar ataupun orang-orang Indonesia yang memiliki kekayaan lebih, justru menyimpan uangnnya di luar negeri. Hal tersebut dianggap sangat menguntungkan, lantaran pajak di negara tertentu, lebih kecil daripada di Tanah Air. Dia pun juga mengungkapkan bahwa nantinya pada tahun 2018 akan ada Automatic Exchange of Information (AEOI). Dimana portal tersebut memungkinkan transparansi, keterbukaan, ataupun pertukaran informasi secara global tentang pelaporan pajak ataupun keperluan pajak di beberapa negara yang terkait.

properti

Menurut Joppy pun, saat ini sudah banyak negara yang terbuka dan ikut pula berpartisipasi dalam portal tersebut. Dengan adanya portal ini pun, masyarakat yang memiliki kekayaan dan menyimpan hartanya di luar negeri, sudah tak lagi berguna. Selain karena bunganya yang terbilang kecil, nantinya jika diketahui oleh otoritas Indonesia, akan dikenakan denda. Sehingga nantinya masyarakat akan mengembalikkan asetnya ke dalam negeri. Hal ini juga merpakan insentif bagi masyarakat Indonesia untuk lebih berinvestasi lagi di Tanah Air sendiri.

Tax amnesty atau pengampunan pajak ini merupakan salah satu upaya untuk masyarakat yang memiliki kekayaan di luar negeri, untuk membawa kembali aset mereka ke Indonesia, tentunya tanpa adanya denda yang besar.

Sama halnya dengan Joppy Rusli, Direktur Indonesia Property Watch Ali Tranghanda pun juga menuturkan bahwa dengan masuknya dana ke Indonesia yakni dana repatriasi akan memberikan dorongan psikologis yang kuat untuk para investor, demi melalukan investasi di bidang properti. Kenapa harus properti yang menjadi prioritas utama? Lantaran jika nantinya dana harus mengendap selama 3 tahun, sektor properti lah yang menjadi pilihan utama untuk jangka panjang, sebab peningkatan nilai properti selalu bertumbuh.

perekonomian

Ali melanjutkan bahwa Pemerintah harus memperhatikan salah satu lokomotif perekonomian. Tentunya dengan masuknya modal yang berasal dari luar negeri akan memperkuat struktur pembiayaan. Dengan begitu, berguna untuk pembangunan infrastruktur dan juga properti, baik itu di sektor riil, maupun di bursa saham.

Perlu diketahui, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki prospek pasar properti yang dinilai sangat luar biasa untuk menjadi pilihan dalam membeli properti. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan tax amnesty yang diprediksi akan banyak transaksi properti.

RI – Malaysia Jalin Kerja Sama Di Sektor Properti

Dalam perhelatan 12 th World Islamic Economic Forum, yang diselenggarakan di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta, sejumlah penandatanganan kerja sama antara perusahaan multinasional dengan perusahaan-perusahaan negara Islam yang menghadiri acara tersebut, dilakukan. Salah satu penandatanganan tersebut adalah antara Pengembang asal Indonesia yakni PT Hanson International Tbk, dengan 3 Perusahaan Pengembang Malaysia, yaitu SP Setia Sdn Bhd, Sime Darby Berhard, dan I&P Group Sdn. Bhd.

12 th World Islamic Economic Forum

Pihak-pihak yang bekerja sama tersebut nantinya akan membangun proyek di bidang properti senilai Rp 11,29 triliun diatas lahan seluas 500 hektar yang akan dibangun di Maja, Tangerang. Dalam kerja sama yang ditandatangani hari ini, seluruh perusahaan yang terkait akan membentuk perusahaan patungan, yang dimana masing-masing perusahaan memegang hak kepemilikan saham sebesar 20%, atas perusahaan pantungan yang dibentuk tersebut.

penandatanganan

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Chairman WIEF Tun Musa Hitam, Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Tan Sri Dato’ Seri Mohd Bakke Salleh selaku President dan Group Chief Executive Sime Darby Berhad mengatakan bahwa kami bersama-sama mengembangkan lahan seluas kurang lebih 500 ha di Maja, Tangerang. Proyek ini pun memakan investasi sebesar US$ 862,27 juta atau setara RM 3,5 miliar atau jika ke Rupiah sebesar 11,29 triliun.

Di tempat yang sama, Edi Yosfi selaku Chairman Group Hanson mengutarakan bahwa kami turut bangga akan bermitra bersama perusahaan ternama di Malaysia, dengan berbagai pengalaman yang sangat luas dan dalam mengenai industri pengembangan properti. PT. Hanson sangatlah optimis akan kerja sama ini, dan berharap dapat memberikan kontribusi terhadap Pemerintahan Indonesia yang berusaha menyediakan perumahan yang terjangkau.

Perumahan

Sementara itu, Presiden Direktur dan CEO Hanson International, Benny Tjokrosaputro mengucapkan bahwa pembangunan proyek perumahan dengan harga terjangkau di kawasan Jabodetabek, termasuk di Maja ini didasari oleh populasi kelas menengah yang semakin bertambah. Hal ini pun juga berjalan sesuai dengan Visi Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Bursa Efek Malaysia dengan Bursa Efek Indonesia sudah berkerja sama dalam pembangunan pelabuhan Cirebon. Dengan kata lain, ini merupakan rangkaian dari kerja sama tersebut. Penandatanganan kerja sama ini merupakan satu dari total aksi yang dilakukan di sela-sela WIEF 2016 berlangsung. Adapun penandatanganan lainnya tersebut, yakni:

  • Jakarta Industrial Estate Pulogadung dan IPC
  • Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan UM Land J-Biotech Park Sd Bhd (Johor Halal Park)
  • PT Amanah Nusantara Internasional (Malaysia) dan PT Pelabuhan Indonesia II (IPC)
  • Bursa Malaysia dan Bursa Efek Indonesia untuk pengembangan produk-produk pasar modal syariah
  • SME Cooperation Malaysia dan UM Land J-iotech Park Sdn Bhd (Johor Halal Park)
  • Johor Toyyiban Laboratories Sdn Bhd dan UM Land J-Biotech Park Sdn Bhd (Johor Halal Park)
  • Aladdin Group Sdn Bhd (Malaysia) dan Achmad Riawan of PT Aladdin DotKom Indonesia (Indonesia)
  • Brainy Bunch Sdn Bhd (Malaysia) dan PT Brainy Bunch Indonesia
  • Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang meluncurkan peta jalan (masterplan) arsitektur keuangan syariah.
  • Kumpulan Perubahan (Johor) Sdn Bhd dengan Sojitz Corporation (Jepang) dan Capital Medica Co. Ltd (Jepang)

 

Sofyan Djalil Melalui Program Kerja Mempercepat Sertifikat Tanah

Sofyan Djalil

Sejak Jumat pada tanggal 27 Juli 2016 lalu, Sofyan Djalil resmi menjadi Menteri di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Setelah dilantaik, Sofyan langsung membuat beberapa arahan kerja Kementerian ATR/BPN. Diantaranya yakni salah satunya terkait Reforma Agraria. Adapun Reforma Agraria tersebut, dengan cara melalui percepatan sertifikasi.

Sofyan Djalil

Pada hari ini, Senin, 1 Agustus 2016, usai Lepas-Sambut Menteri ATR/BPN, di kantor pusat ATR/BPN, Sisingamangaraja, Jakarta, Sofyan mengatakan bahwa Reforma Agraria melalui percepatan sertifikat tanah merupakan hal yang sangat penting untuk rakyat. Kalau selama ini baru 800.000 sertifikat, rencananya tahun depan kami mengharapkan 2 hingga 3 juta sertifikat. Sertifikat tanah ini memerlukan perhatian lebih. Lantaran masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tanahnya, dan hidup di angka garis kemiskinan.

sertifikat tanah

Nantinya, jika sudah jelas status tanahnya, masyarakat dapat menggunakan sertifikat tanah yang sudah jelas tersebut untuk jaminan bank. Hal tersebut tetap dapat dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan tak terlalu besar, misalnya saja hanya 50 meter persegi saja atau 30 meter persegi saja. Sofyan juga menambahkan bahwa pada kenyataannya saat ini kepemilikan rakyat sangatlah sulit. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana masyarakat yang memiliki lahan tanah yang sangat luas disetarakan dengan masyarakat kecil.

Perlu diketahui juga, bahwa saat berada dibawah kepimpinan Ferry Mursyidan Baldan, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional tak terlalu banyak terlibat dalam polemik reklamasi Teluk Jakarta. Lantaran itulah, Kementerian ATR/BPN dbawah kepemimpinan Sofyan Djalil, diharapkan mampu ikut berperan andil, karena itu juga termasuk dalam tugasnya.

Arie S Hutagalung yang merupakkan Profesor Hukum Pertanian dan Pertanahan Universitas Indonesia berpendapat bahwa Kementerian ATR/BPN harus lebih berperan mengenai reklamasi. Lantaran reklamasi merupakan tanggung jawab negara, bukan pihak swasta.

Sependapat dengan Arie S Hutagalung, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro atau lebih dikenal dengan sapaan Bernie ini juga menuturkan bahwa seharusnya urusan reklamasi di Indonesia, terkhusus untuk Teluk Benoa, dan juga Teluk Jakarta, menjadi domain oleh Kementerian ATR/BPN. Seharusnya kementerian yang saat ini sudah dipimpin oleh Sofyan Djalil memainkan peran yang sangat strategis, dan tentunya fungsional melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional

Bahkan tak hanya itu saja, Kementerian ATR/BPN bahkan tak terlibat secara aktif dalam Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, dituliskan mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota mencakup ruang darat, laut, udara dan dalam bumi, sehingga otomatis Sofyan Djalil harus ikut berperan terhadap reklamasi. Tak hanya itu, UU tersebut juga menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mencakup wilayah administrasi, batas daerah, termasuk bidang kelautan sampai 12 mil untuk provinsi.

Tugas Berat Sofyan Djalil Sebagai Menteri Agraria

Sofyan

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo telah mengumumkan nama-nama pengganti menteri yang terkena reshuffle. Terdapat empat menteri yang digeser dari kementeriannya, dan terdapat tujuh nama baru yang masuk menggantikan nama-nama lama di jajaran kabinet kerja. Dari pergantian kabinet tersebut, terdapat nama Sofyan Djalil yang kembali menjadi salah satu menteri yang dipindahtugaskan. Sofyan kini resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) , yang sebelumnya diamanahkan kepada Ferry Mursyidan Baldan. Sofyan Djalil pun sudah ketiga kalinya terkena reshuffle dalam kabinet kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

sofyan djalil

Sebelum menjadi Menteri Agraria, Sofyan pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia pada periode kerja 26 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015, dan berganti lagi menjadi Kepala Bappenas. Tak hanya di pemerintahan Jokowi-JK saja, tetapi juga pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Sofyan pun pernah menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Sofyan pun diminta untuk mempercepat reformasi di sektor agraria. Sofyan Djalil pun juga mengutarakan bahwa akan tetap melanjutkan perjuangan dari menteri sebelumnya, yakni terlebih utama mengenai reformasi agraria. Dia menjelaskan bahwa salah upaya untuk reformasi dibidang agraria adalah dengan mempercepat proses sertifikasi tanah. Lantaran di Tanah Air tercinta kita ini, kendala terbesar bagi masyarakat terlebih di kalangan ekonomi menengah kebawah adalah proses sertifikasi tanah yang terlalu lama. Sertifikat tanah juga merupakan aset ekonomi yang sangat penting bagi banyak rakyat Indonesia. Jika tak ada sertifikat tanah, mereka tidak bisa mendapatkan akses perbankan.

Pria kelahiran 23 September 1953 ini menilai bahwa Bambang Brodjonegoro merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Lantaran Bambang memiliki kapabilitas, dan juga pengalaman yang di berbagai bidang, terutama terkait perencanaan.

Pengangkatan Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun memunculkan harapan baru terkait birokrasi terlebih untuk para pelaku bisnis di sektor properti. Ali Tranghanda selaku Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) menuturkan bahwa terpilihnya menteri yang baru, dapat mendongkrak birokrasi yang memang selama ini sangatlah memberatkan para pelaku bisnis. Ali pun berpendapat bahwa selama ini hanya wacana saja, pada kenyataannya di lapangan tak juga berjalan, terutama mengenai kemudahan dalam mengurus izin. Tak hanya itu, Ali juga mengatakan bahwa permasalahannya lainnya adalah masih banyaknya mafia di kalangan BPN. Ali mengharapkan nantinya harus ada pengawasan yang dilakukan oleh BPN.

Sofyan

Sementara itu, Ferry Mursyidan Baldan yang telah resmi meninggalkan jabatannya menuturkan bahwa setidaknya ada tiga hal yang harus diselesaikan oleh Sofyan dalam waktu dekat ini. Yakni, pertama adalah penyelesaian sertifikat tanah wakaf yang dimiliki oleh organisasi Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Dan kedua, yakni sertifikasi aset dan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Sumatera dan Jawa. Serta ketiga adalah RUU Pertanahan.

Manfaat Lahan Bekas Stasiun, Anak Usaha PT KAI Berencana Membangun Pusat Komersil

Rencana Mall

Anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), yakni PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM), terus berusaha mengembangkan secara luas bisnisnya. Diketahui saat ini KAPM tengah berencana untuk membangun pusat perbelanjaan seperti mall, hotel, perkantoran, di Purwokerto, yang dimana lahan yang digunakan merupakan bekas emplasemen stasiun Purwokerto Timur.

Rencana Mall

PT KAPM sendiri ini memiliki usaha di bidang pengelolaan properti ataupun aset perkeretaapian yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) maupun juga dengan pihak lainnya. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan serta pula untuk memberikan nilai tambah dari properti/aset tersebut. Seingga dapat memenuhi standar mutu terbaik, tentunya dengan mengedepankan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk komposisi saham kepemilikan saham PT KA Properti Manajemen yakni PT KAI sebesar 99,90% dan 0,1 % merupakan Yayasan Pusaka. PT KAPM ini dipimpin oleh Kusworo, sedangkan PYMT Direktur Utama dipegang oleh Sinung Tri Nugroho. Adapun visi PT KAPM, yakni menjadi perusahaan properti dan jasa konstruksi umum terutama prasarana perkeretaapian, yang terpercaya dan profesional.

PT KAPM

Riesta Junianti selaku Marketing Public Relations KAPM menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih dalam tahap penyelesaian proses perizinan yang diurus oleh pemerintah terkait, mengenai pogres pembangunan pusat komersil yang memakan lahan seluas 39.980 m2 ini. Adapun mengenai perizinan tersebut yakni sertifikasi HPL, perizinan Amdal, dan Andalalin. Untuk masalah perizinan, Riesta mengakui bahwa akan memakan waktu yang tak sebentar.

Lanjut Riesta, KAPM juga akan terlebih dahulu mengurus persayaratan termasuk surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebelum nantinya memulai kontruksi. Nantinya jika pihaknya sudah mengantongi permasalahan perizinan, kontruksi pun langsung dikerjakan. Tim Amdal pun saat ini tengah berusaha melakukan konsinyasi untuk finalisasi dokumen Amdal di Pemerintah setempat. Ditargetkan pada bulan Agustus 2016, Izin Lingkungan tersebut sudah selesai.

Saat ini mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) juga masih dalam tahap proses pengurusan. Dalam mengurus Andalalin ini pun sempat tersendat, lantaran perubahan status jalan Sudirman menjadi jalan Kabupaten, yang sebelumnya merupakan jalan Nasional. Terkait hal tersebut, Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan surat rekomendasi pengurusan menjadi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Sertifikat HPL hingga detik ini masih dalam proses pengurusan di BPN Pusat yang terletak di Jakarta. Sehingga belum dapat dipastikan mengenai waktu selesainya.

PT KAI

Anah usaha PT KAI (Persero) tersebut berharap untuk peletakan batu pertama proyek pusat komersil ini dilakukan pada di tahun ini juga. Namun hal tersebut tetap tergantung pada proses perizinan yang memang menjadi syarat utama dalam proses pembangunan suatu bangunan.

Sejatinya, pembangunan kawasan perbelanjaan dan pusat perkantoran seluas 39.980 m2 tersebut sudah direncakan pada tahun 2013. Dengan ditandai ditandatanganinya kontrak antara PT KAI (Persero) dengan PT KPAM.

Peserta Tax Amnesty Bebas PPh Untuk Balik Nama Aset Tak Bergerak

Pemerintah selain meloloskan para Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dari sanksi pidana pajak, juga akan memberikan insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) berupa biaya transaksi untuk balik nama aset saham maupun juga harta tak bergerak seperti rumah dan tanah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Pasal 24 dan 25 Bab XIII Fasilitas Pengampunan Pajak di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/PMK/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 soal Pengampunan Pajak. Adapun tujuan insentif ini, yakni agar pihak-pihak mau melaporkan atas aset mereka yang dimana menggunakan nama orang lain, dan tentunya mengganti menjadi nama mereka yang merupakan pemilik asli sebenernya.

Amnesti Pajak

Balik nama aset berupa tanah maupun rumah ini juga sangat penting untuk kehidupan pemilik asli dan masyarakat pada umumnya. Lantaran dapat mengurangi resiko sengketa tentunya antara pemilik asli dengan pemilik namanya yang tercantum di dalam sertifikat aset. Misal saja si Z pada saat membeli tanah menggunakan nama saudaranya, yakni si X. Sehingga saat terjadi sengketa terhadap keduanya tersebut. Si Z akan terlihat lemah dimata hukum, karena namanya tak tercantum dalam sertifikat kepemilikan tanah tersebut.

Syaratnya untuk mengajukan permohonan balik nama begitu mudah, cukup mengisi formulir yang dapat diambil di KPP terdekat. Jika tak bisa datang ke KPP, kalian bisa mengunduhnya melalui situs ortax.org, dan tentunya dokumen seperti sertifikat rumah maupun tanah harus dilampirkan. Nantinya, WP tinggal membayar uang tebusan pengampunan pajak sesuai yang sudah ditentukan. Setelah itu, WP akan diberikan surat keterangan amnesti pajak, sebagai bukti telah mendapatkan pengampunan pajak. Proses balik nama ini harus dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2017, untuk mendapatkan bebas biaya pajak, alias PPh-nya 0%.

Pajak

Untuk mengetahui besaran uang tebusan Tax Amnesty, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan menghitung nilai aset secara bersih yang memang nantinya akan dideklarasikan. Cara menghitung nilai aset bersih yakni dengan mengurangi kewajiban-kewajiban lain dengan total nilai aset. Contohnya, jika kalian memiliki aset rumah yang dimana masih proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), senilai Rp 500 juta. Dari nilai sebesar itu, kalian sudah membayar sebesar Rp 300 juta, dan tersisa cicilan sebesar Rp 200 juta. Nah, nilai aset bersih kalian itu adalah Rp 300 juta.

Uang Tebusan

Besaran uang tebusan sebesar 2% untuk deklarasi yang dilakukan sebelum tanggal 30 September 2016. Sedangkan jika dilakukan dalam kurun waktu 1 Oktober hingga 31 Desember 2016, besaran uang tebusannya naik 1%, menjadi 3%. Dan besaran uang tebusan menjadi 5% untuk deklarasi pada tanggal 1 Januari 2017-31 Maret 2017.

Untuk aset yang berada di luar negeri, deklarasinya akan berbeda, begitu pula uang tebusan. Sebelum pada tanggal 30 September 2016, besaran uang tebusan sebesar 4%. Untuk tanggal 1 Oktober-31 Desember 2016 menjadi 6%. Dan besaran uang tebusan menjadi 10% pada jangka waktu 1 Januari hingga 31 Maret 2017.

Jusuf Kalla Menilai Pengusaha Sombong Jika Tak Ikut Tax Amnesty

Jusuf Kalla

Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla menuturkan bahwa kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan kesempatan yang sangat jarang terjadi. Pemerintah pun juga tidak setiap waktu mengeluarkan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu lah, Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa pengusaha akan sombong jika tidak mengikuti kebijakan tersebut. JK menjelaskan bahwa pengampunan pajak tersebut sama seperti obral pakaian murah di mall. Obral tersebut pastinya tak datang setiap waktu.

Jusuf Kalla

Tax Amnesty menurut Kalla merupakan bukti kasih sayang Pemerintah kepada seluruh warga negara. Ini juga merupakan kemewahan atau kemurahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat. Sehingga kebijakan tersebut seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Kebijakan ini pun jangan berharap terjadi kembali pada tahun 2017, maupun 30 tahun lagi.

Pajak

Pengampunan pajak ini dinilai oleh Pemerintah merupakan cara terbaik untuk menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia, ditengah pelemahan perekonomian secara global. Salah satu strategi Pemerintah yakni mengedepankan persatuan. Dimana seluruh elemen, baik pemerintah, rakyat, dan juga para pengusaha, untuk bersama-sama mendorong pertumbuhan perekonomian. Terlebih untuk pengusaha yang merupakan peran penting dalam membangun perekonomian Tanah Air.

Jusuf Kalla menambahkan bahwa amnesti terakhir yang diberikan oleh Pemerintah adalah saat peristiwa perdamaian Aceh. Dimana, hampir ribuan orang yang sejatinya harus dihukum dan dipenjara, tidak jadi masuk ke dalam jeruji besi, dengan syarat yakni menyerahkan senjata. Sedangkan kalau pengusaha, tujuan pemerintah memberikan pengampunan pajak ini agar mereka dapat tidur dengan nyenyak dan sejahtera. Daripada hunian ataupun mobilnya menggunakan nama sopir. Sebaiknya ungkap, tebus, lega daripada ungkit, tangkap, lemas. Adapun tagline ungkap, tebus, lega merupakan tagline Pemerintah, yang memiliki arti jika warga negara Indonesia telah mengikuti kebijakan tax amnesty dengan mengungkap harta yang belum pernah dilaporkan, dan dengan membayar uang tebusan, maka WNI akan merasakan lega, lantaran terbebas dari ancaman pidana pajak.

Selain itu, JK menuturkan bahwa tidak ada lagi manfaat yang akan dirasakan oleh pengusaha jika terus menyimpan asetnya di luar negeri. Mengingat hitung-hitungan return investasi, bahwa menyimpan aset berupa uang di Indonesia akan jauh lebih menguntungkan. Lantaran di Tanah Air tercinta kita ini bunganya masih rendah, yakni 5-6 persen. Jika dibandingkan dengan bunga deposito di Singapura, Hong Kong, maupun negara lainnya yang masih negatif.

JK pun juga mengingatkan bahwa pada tahun 2018 mendatang, akan diberlakukan sistem informasi perpajakan dunia (AEol). Sehingga pemberlakuan amnesti pajak dimulai pada tahun ini. Dengan kebijakan Automatic Exchange of Information (AEol) tersebut, semua orang yang melanggar merupakan musuh dunia, jika diibaratkan seperti terorisme.

Pangampunan Pajak

Hal diatas disampaikan oleh Jusuf Kalla di kala memberikan sambutan dalam acara sosialisasi program pengampunan pajak. Acara tersebut diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama dengan Pemerintah. Terima Kasih.

Reaksi Para Pelaku Properti Mengenai Tax Amnesty

Tax Amnesty

Hingga saat ini berita mengenai Tax Amnesty masih hangat menjadi perbincangan di seluruh kalangan masyarakat, termasuk di kalangan para pelaku properti, baik itu para agen, pengembang, dsb. Tax Amnesty ini merupakan pemotongan pajak, yang mulai dibahas oleh DPR pada akhir Juni 2016. Kebijakan ini pun dinilai dapat mendorong perbaikan di bidang ekonomi nasional. Terutama mendorong sebagian orang yang menhindar pajak dengan menyimpan uang di luar negeri, untuk kembali menyimpan dananya di dalam negeri.

Tax Amnesty

Para pengamat pun juga menilai bahwa kebijakan pengampunan pajak ini akan dapat mendatangkan pemasukan yang bahkan bisa mencapai hingga angka ratusan triliun rupiah. Bank Indonesia pun juga menilai bahwa tax amnesty ini juga akan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, hingga mencapai titik 0,3 persen. Nantinya dana yang berasal dari luar negeri, dan masuk ke dalam bank-bak nasional tersebut, akan menginvestasikannya ke berbagai bidang, termasuk di bidang properti.

Property

Associate director residential sales & leasing Colliers, International, Aleviery Akbar menuturkan bahwa dengan adanya kebijakan tax amnesty tersebut akan membuat pertumbuhan properti di dalam negeri menjadi lebih menarik. Tentunya secara makro, kebijakan tersebut akan mempengaruhi stabilitas harga properti, dan membuat masyarakat menjadi lebih berani dalam meminjam uang ke bank, yakni KPR. Nantinya pun pihak bank juga akan mempermudah konsumen, dengan menurunkan aturan besaran DP atau uang muka untuk pembelian rumah pertama, dan juga menurunkan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah atau KPR.

Aleviery menambahkan bahwa kebijakan ini akan membuat peluang yang sangat menguntungkan bagi para pengembang. Lantaran permintaan akan rumah meningkat. Namun walaupun begitu, dampak tersebut tak langsung dirasakan pada tahun ini, melainkan berkembangan waktu yang terus berputar.

Properti

Berbeda dengan Aleviery, Ongki Sutanto selaku rinciple agen dari Unity21 Property mengukapkan bahwa bisnis properti di dalam negeri hingga saat ini masih dipengaruhi oleh para investor atau spekulan. Kendati permintaan akan tempat tinggal meningkat, namun perlu diketahui bahwa para investor ini kebanyakan memiliki properti yang tak baru lagi, alias lama. Ongki menambahkan bahwa Bank juga akan memudahkan pengajuan kredit hunian, untuk jenis properti yang baru, jika dibandingkan untuk properti lama. Sehingga, stok rumah investasi tetap saja akan menumpuk. Ongki pun juga menyesali terhadap pelayanan bank, lantaran pilih kasih. Akibatnya properti milik para investor lama terjualnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Chandra Wiranata, principle agen Uniland Property. Chandra mengatakan bahwa adanya Tax Amnesty yang nantinya akan berlaku minggu depan ini, tak terlihat efektif jika tidak ada pembenahan yang secara fasilitas oleh bank. Memang suku bunga akan turun 6-9 persen. Namun akan sia-sia jika pihak bank masih tidak adil terhadap properti lama dan properti baru. Sebenernya pula mereka belum mengetahui secara pasti, bagaimana kebijakan ini akan menguntungkan di masa yang akan datang.

Pemerintah Daerah Harus Memangkas BPHTB Sesuai Arahan Presiden

BPHTB

Presiden Indonesia, Ir Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk memangkas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi penertiban Dana Investasi Real Estate (DIRE). Adapun besar pemotongan BPHTB tersebut, yakni yang sebelumnya 5 persen, menjadi 1 persen. Kepala daerah di seluruh Indonesia pun telah menyetujui dan tak keberatan akan instruksi Presiden tersebut.

BPHTB

Pria yang disapa dengan sapaan Jokowi tersebut menilai bahwa langkah ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia, dan ini juga berkaitan dengan kompetisi antar negara. Jokowi pun telah membentuk peta daerah mana saja yang memberikan dampak besar dan tidaknya terhadap arus modal dan investasi di Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan bahwa tanpa adanya perubahan terhadap sejumlah kebijakaan saat ini, akan memberikan dampak yang sangat signifikan. Dimana saat ini juga masih banyak pengembang properti maupun pemilik modal yang lebih memilih membangun propertinya di luar negeri. Padahal, Indonesia masih membutuhkan pembangunan, sebut saja rumah yang masih kurang di angka yang fantastis, yakni sekitar 13 juta.

Pemerintah pun dituntut untuk memberikan sebuah insentif, supaya Indonesia menjadi negara yang kompetitif, dan tentunya dapat menguntungkan para pengembang, sekaligus pula dapat menahan para pemilik modal dalam negeri untuk tidak membangun propertinya di luar negeri yang memiliki insentifnya banyak seperti negara Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Adapun insentif DIRE dan BPHTB ini juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Indonesia, seperti jalan tol. Intinya, Pemerintah akan berusaha untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang kompetitif.

BPHTB

Mengenai pemotongan BPHTB ini hanya khusus untuk real estate saja, bukan BPHTB lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Darmian Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun real estate tersebut adalah mall besar, komplek rumah sakit, dan lain sebagainya. Darmin menuturkan bahwa DIRE ini merupakan wadah instrumen keuangan di pasar modal. Tujuannya yakni untuk dapat menghimpun dana masyarakat melalui sekuritisasi terhadap infrastruktur semacam jalan tol. Sehingga dengan begitu, dana masyarakat akan cepat terkumpul, dan infrastruktur juga akan cepat terbangun.

BPHTB

Seluruh kepala daerah pun saat ini masing-masing sedang menjalankan instruksi langsung dari Presiden tersebut. Termasuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang disapa dengan sebutan Ahok tersebut menilai, bahwa kebijakan tersebut tidak akan merugikan pendapatan daerah, justru sebaliknya, akan menguntungkan dan meningkatkan pemasukan daerah. Pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur ini mendukung sosialisasi dan implementasi pemotongan secepatnya. Ahok nantinya akan menghilangkan BPHTB Rp 2 miliar ke bawah.

Sama seperti Basuki, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pun juga tidak khawatir akan pemotongan BPHTB tersebut. Beliau menilai justru akan memperbesar ruang investasi daerah. Deddy berharap, kebijakan tersebut segera dituangkan melalui Peraturan Pemerintah, dan disosialisasikan, guna dapat menjelaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku mitra kerja pemerintah daerah.