Tag Archive: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Sofyan Djalil Melalui Program Kerja Mempercepat Sertifikat Tanah

Sofyan Djalil

Sejak Jumat pada tanggal 27 Juli 2016 lalu, Sofyan Djalil resmi menjadi Menteri di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Setelah dilantaik, Sofyan langsung membuat beberapa arahan kerja Kementerian ATR/BPN. Diantaranya yakni salah satunya terkait Reforma Agraria. Adapun Reforma Agraria tersebut, dengan cara melalui percepatan sertifikasi.

Sofyan Djalil

Pada hari ini, Senin, 1 Agustus 2016, usai Lepas-Sambut Menteri ATR/BPN, di kantor pusat ATR/BPN, Sisingamangaraja, Jakarta, Sofyan mengatakan bahwa Reforma Agraria melalui percepatan sertifikat tanah merupakan hal yang sangat penting untuk rakyat. Kalau selama ini baru 800.000 sertifikat, rencananya tahun depan kami mengharapkan 2 hingga 3 juta sertifikat. Sertifikat tanah ini memerlukan perhatian lebih. Lantaran masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tanahnya, dan hidup di angka garis kemiskinan.

sertifikat tanah

Nantinya, jika sudah jelas status tanahnya, masyarakat dapat menggunakan sertifikat tanah yang sudah jelas tersebut untuk jaminan bank. Hal tersebut tetap dapat dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan tak terlalu besar, misalnya saja hanya 50 meter persegi saja atau 30 meter persegi saja. Sofyan juga menambahkan bahwa pada kenyataannya saat ini kepemilikan rakyat sangatlah sulit. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana masyarakat yang memiliki lahan tanah yang sangat luas disetarakan dengan masyarakat kecil.

Perlu diketahui juga, bahwa saat berada dibawah kepimpinan Ferry Mursyidan Baldan, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional tak terlalu banyak terlibat dalam polemik reklamasi Teluk Jakarta. Lantaran itulah, Kementerian ATR/BPN dbawah kepemimpinan Sofyan Djalil, diharapkan mampu ikut berperan andil, karena itu juga termasuk dalam tugasnya.

Arie S Hutagalung yang merupakkan Profesor Hukum Pertanian dan Pertanahan Universitas Indonesia berpendapat bahwa Kementerian ATR/BPN harus lebih berperan mengenai reklamasi. Lantaran reklamasi merupakan tanggung jawab negara, bukan pihak swasta.

Sependapat dengan Arie S Hutagalung, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro atau lebih dikenal dengan sapaan Bernie ini juga menuturkan bahwa seharusnya urusan reklamasi di Indonesia, terkhusus untuk Teluk Benoa, dan juga Teluk Jakarta, menjadi domain oleh Kementerian ATR/BPN. Seharusnya kementerian yang saat ini sudah dipimpin oleh Sofyan Djalil memainkan peran yang sangat strategis, dan tentunya fungsional melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional

Bahkan tak hanya itu saja, Kementerian ATR/BPN bahkan tak terlibat secara aktif dalam Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, dituliskan mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota mencakup ruang darat, laut, udara dan dalam bumi, sehingga otomatis Sofyan Djalil harus ikut berperan terhadap reklamasi. Tak hanya itu, UU tersebut juga menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mencakup wilayah administrasi, batas daerah, termasuk bidang kelautan sampai 12 mil untuk provinsi.