Tag Archive: Properti

Tax Amnesty, Harapan Baru Di Sektor Properti

tax amnesty

Tax Amnesty atau pengampunan pajak diyakini menjadi angin segar di bidang sektor investasi properti. Lantaran, dengan tax amnesty, para pengusaha yang mempunyai nilai kekayaan lebih, akan tercatat dan juga di akui dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Ini merupakan laporan perpajakan sebagai penduduk kepada Pemerintah.

tax amnesty

Pada saat acara Marketing Gallery Kemang Village, Jakarta, Joppy Rusli selaku Marketing Director Lippo Homes menuturkan bahwa kalau nantinya dosa sudah diampuni, dan membayar 2 hingga 4 persen, lalu membawa aset ke sini, masyarakat dapat membeli properti. Sedangkan pada saat ini harganya sedang bagus – bagusnya.

Joppy menambahkan bahwa banyak para pengusaha besar ataupun orang-orang Indonesia yang memiliki kekayaan lebih, justru menyimpan uangnnya di luar negeri. Hal tersebut dianggap sangat menguntungkan, lantaran pajak di negara tertentu, lebih kecil daripada di Tanah Air. Dia pun juga mengungkapkan bahwa nantinya pada tahun 2018 akan ada Automatic Exchange of Information (AEOI). Dimana portal tersebut memungkinkan transparansi, keterbukaan, ataupun pertukaran informasi secara global tentang pelaporan pajak ataupun keperluan pajak di beberapa negara yang terkait.

properti

Menurut Joppy pun, saat ini sudah banyak negara yang terbuka dan ikut pula berpartisipasi dalam portal tersebut. Dengan adanya portal ini pun, masyarakat yang memiliki kekayaan dan menyimpan hartanya di luar negeri, sudah tak lagi berguna. Selain karena bunganya yang terbilang kecil, nantinya jika diketahui oleh otoritas Indonesia, akan dikenakan denda. Sehingga nantinya masyarakat akan mengembalikkan asetnya ke dalam negeri. Hal ini juga merpakan insentif bagi masyarakat Indonesia untuk lebih berinvestasi lagi di Tanah Air sendiri.

Tax amnesty atau pengampunan pajak ini merupakan salah satu upaya untuk masyarakat yang memiliki kekayaan di luar negeri, untuk membawa kembali aset mereka ke Indonesia, tentunya tanpa adanya denda yang besar.

Sama halnya dengan Joppy Rusli, Direktur Indonesia Property Watch Ali Tranghanda pun juga menuturkan bahwa dengan masuknya dana ke Indonesia yakni dana repatriasi akan memberikan dorongan psikologis yang kuat untuk para investor, demi melalukan investasi di bidang properti. Kenapa harus properti yang menjadi prioritas utama? Lantaran jika nantinya dana harus mengendap selama 3 tahun, sektor properti lah yang menjadi pilihan utama untuk jangka panjang, sebab peningkatan nilai properti selalu bertumbuh.

perekonomian

Ali melanjutkan bahwa Pemerintah harus memperhatikan salah satu lokomotif perekonomian. Tentunya dengan masuknya modal yang berasal dari luar negeri akan memperkuat struktur pembiayaan. Dengan begitu, berguna untuk pembangunan infrastruktur dan juga properti, baik itu di sektor riil, maupun di bursa saham.

Perlu diketahui, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki prospek pasar properti yang dinilai sangat luar biasa untuk menjadi pilihan dalam membeli properti. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan tax amnesty yang diprediksi akan banyak transaksi properti.

Reaksi Para Pelaku Properti Mengenai Tax Amnesty

Tax Amnesty

Hingga saat ini berita mengenai Tax Amnesty masih hangat menjadi perbincangan di seluruh kalangan masyarakat, termasuk di kalangan para pelaku properti, baik itu para agen, pengembang, dsb. Tax Amnesty ini merupakan pemotongan pajak, yang mulai dibahas oleh DPR pada akhir Juni 2016. Kebijakan ini pun dinilai dapat mendorong perbaikan di bidang ekonomi nasional. Terutama mendorong sebagian orang yang menhindar pajak dengan menyimpan uang di luar negeri, untuk kembali menyimpan dananya di dalam negeri.

Tax Amnesty

Para pengamat pun juga menilai bahwa kebijakan pengampunan pajak ini akan dapat mendatangkan pemasukan yang bahkan bisa mencapai hingga angka ratusan triliun rupiah. Bank Indonesia pun juga menilai bahwa tax amnesty ini juga akan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, hingga mencapai titik 0,3 persen. Nantinya dana yang berasal dari luar negeri, dan masuk ke dalam bank-bak nasional tersebut, akan menginvestasikannya ke berbagai bidang, termasuk di bidang properti.

Property

Associate director residential sales & leasing Colliers, International, Aleviery Akbar menuturkan bahwa dengan adanya kebijakan tax amnesty tersebut akan membuat pertumbuhan properti di dalam negeri menjadi lebih menarik. Tentunya secara makro, kebijakan tersebut akan mempengaruhi stabilitas harga properti, dan membuat masyarakat menjadi lebih berani dalam meminjam uang ke bank, yakni KPR. Nantinya pun pihak bank juga akan mempermudah konsumen, dengan menurunkan aturan besaran DP atau uang muka untuk pembelian rumah pertama, dan juga menurunkan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah atau KPR.

Aleviery menambahkan bahwa kebijakan ini akan membuat peluang yang sangat menguntungkan bagi para pengembang. Lantaran permintaan akan rumah meningkat. Namun walaupun begitu, dampak tersebut tak langsung dirasakan pada tahun ini, melainkan berkembangan waktu yang terus berputar.

Properti

Berbeda dengan Aleviery, Ongki Sutanto selaku rinciple agen dari Unity21 Property mengukapkan bahwa bisnis properti di dalam negeri hingga saat ini masih dipengaruhi oleh para investor atau spekulan. Kendati permintaan akan tempat tinggal meningkat, namun perlu diketahui bahwa para investor ini kebanyakan memiliki properti yang tak baru lagi, alias lama. Ongki menambahkan bahwa Bank juga akan memudahkan pengajuan kredit hunian, untuk jenis properti yang baru, jika dibandingkan untuk properti lama. Sehingga, stok rumah investasi tetap saja akan menumpuk. Ongki pun juga menyesali terhadap pelayanan bank, lantaran pilih kasih. Akibatnya properti milik para investor lama terjualnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Chandra Wiranata, principle agen Uniland Property. Chandra mengatakan bahwa adanya Tax Amnesty yang nantinya akan berlaku minggu depan ini, tak terlihat efektif jika tidak ada pembenahan yang secara fasilitas oleh bank. Memang suku bunga akan turun 6-9 persen. Namun akan sia-sia jika pihak bank masih tidak adil terhadap properti lama dan properti baru. Sebenernya pula mereka belum mengetahui secara pasti, bagaimana kebijakan ini akan menguntungkan di masa yang akan datang.

Pemerintah Daerah Harus Memangkas BPHTB Sesuai Arahan Presiden

BPHTB

Presiden Indonesia, Ir Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk memangkas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi penertiban Dana Investasi Real Estate (DIRE). Adapun besar pemotongan BPHTB tersebut, yakni yang sebelumnya 5 persen, menjadi 1 persen. Kepala daerah di seluruh Indonesia pun telah menyetujui dan tak keberatan akan instruksi Presiden tersebut.

BPHTB

Pria yang disapa dengan sapaan Jokowi tersebut menilai bahwa langkah ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia, dan ini juga berkaitan dengan kompetisi antar negara. Jokowi pun telah membentuk peta daerah mana saja yang memberikan dampak besar dan tidaknya terhadap arus modal dan investasi di Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan bahwa tanpa adanya perubahan terhadap sejumlah kebijakaan saat ini, akan memberikan dampak yang sangat signifikan. Dimana saat ini juga masih banyak pengembang properti maupun pemilik modal yang lebih memilih membangun propertinya di luar negeri. Padahal, Indonesia masih membutuhkan pembangunan, sebut saja rumah yang masih kurang di angka yang fantastis, yakni sekitar 13 juta.

Pemerintah pun dituntut untuk memberikan sebuah insentif, supaya Indonesia menjadi negara yang kompetitif, dan tentunya dapat menguntungkan para pengembang, sekaligus pula dapat menahan para pemilik modal dalam negeri untuk tidak membangun propertinya di luar negeri yang memiliki insentifnya banyak seperti negara Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Adapun insentif DIRE dan BPHTB ini juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Indonesia, seperti jalan tol. Intinya, Pemerintah akan berusaha untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang kompetitif.

BPHTB

Mengenai pemotongan BPHTB ini hanya khusus untuk real estate saja, bukan BPHTB lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Darmian Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun real estate tersebut adalah mall besar, komplek rumah sakit, dan lain sebagainya. Darmin menuturkan bahwa DIRE ini merupakan wadah instrumen keuangan di pasar modal. Tujuannya yakni untuk dapat menghimpun dana masyarakat melalui sekuritisasi terhadap infrastruktur semacam jalan tol. Sehingga dengan begitu, dana masyarakat akan cepat terkumpul, dan infrastruktur juga akan cepat terbangun.

BPHTB

Seluruh kepala daerah pun saat ini masing-masing sedang menjalankan instruksi langsung dari Presiden tersebut. Termasuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang disapa dengan sebutan Ahok tersebut menilai, bahwa kebijakan tersebut tidak akan merugikan pendapatan daerah, justru sebaliknya, akan menguntungkan dan meningkatkan pemasukan daerah. Pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur ini mendukung sosialisasi dan implementasi pemotongan secepatnya. Ahok nantinya akan menghilangkan BPHTB Rp 2 miliar ke bawah.

Sama seperti Basuki, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pun juga tidak khawatir akan pemotongan BPHTB tersebut. Beliau menilai justru akan memperbesar ruang investasi daerah. Deddy berharap, kebijakan tersebut segera dituangkan melalui Peraturan Pemerintah, dan disosialisasikan, guna dapat menjelaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku mitra kerja pemerintah daerah.