Tag Archive: Sofyan Djalil

Sofyan Djalil Melalui Program Kerja Mempercepat Sertifikat Tanah

Sofyan Djalil

Sejak Jumat pada tanggal 27 Juli 2016 lalu, Sofyan Djalil resmi menjadi Menteri di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Setelah dilantaik, Sofyan langsung membuat beberapa arahan kerja Kementerian ATR/BPN. Diantaranya yakni salah satunya terkait Reforma Agraria. Adapun Reforma Agraria tersebut, dengan cara melalui percepatan sertifikasi.

Sofyan Djalil

Pada hari ini, Senin, 1 Agustus 2016, usai Lepas-Sambut Menteri ATR/BPN, di kantor pusat ATR/BPN, Sisingamangaraja, Jakarta, Sofyan mengatakan bahwa Reforma Agraria melalui percepatan sertifikat tanah merupakan hal yang sangat penting untuk rakyat. Kalau selama ini baru 800.000 sertifikat, rencananya tahun depan kami mengharapkan 2 hingga 3 juta sertifikat. Sertifikat tanah ini memerlukan perhatian lebih. Lantaran masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tanahnya, dan hidup di angka garis kemiskinan.

sertifikat tanah

Nantinya, jika sudah jelas status tanahnya, masyarakat dapat menggunakan sertifikat tanah yang sudah jelas tersebut untuk jaminan bank. Hal tersebut tetap dapat dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan tak terlalu besar, misalnya saja hanya 50 meter persegi saja atau 30 meter persegi saja. Sofyan juga menambahkan bahwa pada kenyataannya saat ini kepemilikan rakyat sangatlah sulit. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana masyarakat yang memiliki lahan tanah yang sangat luas disetarakan dengan masyarakat kecil.

Perlu diketahui juga, bahwa saat berada dibawah kepimpinan Ferry Mursyidan Baldan, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional tak terlalu banyak terlibat dalam polemik reklamasi Teluk Jakarta. Lantaran itulah, Kementerian ATR/BPN dbawah kepemimpinan Sofyan Djalil, diharapkan mampu ikut berperan andil, karena itu juga termasuk dalam tugasnya.

Arie S Hutagalung yang merupakkan Profesor Hukum Pertanian dan Pertanahan Universitas Indonesia berpendapat bahwa Kementerian ATR/BPN harus lebih berperan mengenai reklamasi. Lantaran reklamasi merupakan tanggung jawab negara, bukan pihak swasta.

Sependapat dengan Arie S Hutagalung, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro atau lebih dikenal dengan sapaan Bernie ini juga menuturkan bahwa seharusnya urusan reklamasi di Indonesia, terkhusus untuk Teluk Benoa, dan juga Teluk Jakarta, menjadi domain oleh Kementerian ATR/BPN. Seharusnya kementerian yang saat ini sudah dipimpin oleh Sofyan Djalil memainkan peran yang sangat strategis, dan tentunya fungsional melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional

Bahkan tak hanya itu saja, Kementerian ATR/BPN bahkan tak terlibat secara aktif dalam Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, dituliskan mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota mencakup ruang darat, laut, udara dan dalam bumi, sehingga otomatis Sofyan Djalil harus ikut berperan terhadap reklamasi. Tak hanya itu, UU tersebut juga menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mencakup wilayah administrasi, batas daerah, termasuk bidang kelautan sampai 12 mil untuk provinsi.

Tugas Berat Sofyan Djalil Sebagai Menteri Agraria

Sofyan

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo telah mengumumkan nama-nama pengganti menteri yang terkena reshuffle. Terdapat empat menteri yang digeser dari kementeriannya, dan terdapat tujuh nama baru yang masuk menggantikan nama-nama lama di jajaran kabinet kerja. Dari pergantian kabinet tersebut, terdapat nama Sofyan Djalil yang kembali menjadi salah satu menteri yang dipindahtugaskan. Sofyan kini resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) , yang sebelumnya diamanahkan kepada Ferry Mursyidan Baldan. Sofyan Djalil pun sudah ketiga kalinya terkena reshuffle dalam kabinet kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

sofyan djalil

Sebelum menjadi Menteri Agraria, Sofyan pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia pada periode kerja 26 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015, dan berganti lagi menjadi Kepala Bappenas. Tak hanya di pemerintahan Jokowi-JK saja, tetapi juga pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Sofyan pun pernah menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Sofyan pun diminta untuk mempercepat reformasi di sektor agraria. Sofyan Djalil pun juga mengutarakan bahwa akan tetap melanjutkan perjuangan dari menteri sebelumnya, yakni terlebih utama mengenai reformasi agraria. Dia menjelaskan bahwa salah upaya untuk reformasi dibidang agraria adalah dengan mempercepat proses sertifikasi tanah. Lantaran di Tanah Air tercinta kita ini, kendala terbesar bagi masyarakat terlebih di kalangan ekonomi menengah kebawah adalah proses sertifikasi tanah yang terlalu lama. Sertifikat tanah juga merupakan aset ekonomi yang sangat penting bagi banyak rakyat Indonesia. Jika tak ada sertifikat tanah, mereka tidak bisa mendapatkan akses perbankan.

Pria kelahiran 23 September 1953 ini menilai bahwa Bambang Brodjonegoro merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Lantaran Bambang memiliki kapabilitas, dan juga pengalaman yang di berbagai bidang, terutama terkait perencanaan.

Pengangkatan Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun memunculkan harapan baru terkait birokrasi terlebih untuk para pelaku bisnis di sektor properti. Ali Tranghanda selaku Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) menuturkan bahwa terpilihnya menteri yang baru, dapat mendongkrak birokrasi yang memang selama ini sangatlah memberatkan para pelaku bisnis. Ali pun berpendapat bahwa selama ini hanya wacana saja, pada kenyataannya di lapangan tak juga berjalan, terutama mengenai kemudahan dalam mengurus izin. Tak hanya itu, Ali juga mengatakan bahwa permasalahannya lainnya adalah masih banyaknya mafia di kalangan BPN. Ali mengharapkan nantinya harus ada pengawasan yang dilakukan oleh BPN.

Sofyan

Sementara itu, Ferry Mursyidan Baldan yang telah resmi meninggalkan jabatannya menuturkan bahwa setidaknya ada tiga hal yang harus diselesaikan oleh Sofyan dalam waktu dekat ini. Yakni, pertama adalah penyelesaian sertifikat tanah wakaf yang dimiliki oleh organisasi Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Dan kedua, yakni sertifikasi aset dan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Sumatera dan Jawa. Serta ketiga adalah RUU Pertanahan.